Accountability and Transparency of Village Government in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Labuapi Village, West Lombok Regency
DOI:
https://doi.org/10.55927/fjss.v4i1.93Keywords:
Accountability, Transparency, APBDes, Village Government, ChallengesAbstract
The purpose of this study is to analyze the implementation of accountability and transparency and identify the challenges faced by the village government in realizing accountability and transparency in management (APBDes) in Labuapi Village, West Lombok Regency so that this research contributes to providing input to the village government in order to improve more transparent and accountable village financial management. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection uses observation, in-depth interviews, and documentation methods. The results of the study show that the implementation of accountability and transparency in the management of the APBDes is carried out optimally and in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are several challenges such as differences in interests between stakeholders, budget limitations, unexpected external factors, this affects the realization of development programs so that it requires adjustment of the priority scale
References
Anjelia, R. S. B., & Merini, D. (2022). Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong. Jurnal Riset Teraan Akuntansi, Vol.6 No.2(P-ISSN: 2579-969X ; E-ISSN: 2622-7940), 137–152.
Bender, D. (2016). DESA - Optimization of akuntansi sektor publik - Edisi Terbaru - Prof. Dr. Mardiasmo,MBA., Ak.,CA. - Google Buku. UU Nomor 06 Tahun 2014.pdfcture Modelica models usifile:///C. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07(01), 32–45.
Faridah, & Suryono Bambang. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(5), 1–20.
Fatimah, S. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(11), 1–15.
Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. Jambura Accounting Review, 5(1), 50–63. https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110
Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8).
Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 12(1), 24. https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323
Hotimah, H. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas.
Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15
Jamaluddin, & Deviyanti, D. R. (2016). Akuntansi Sektor Publik Lingkup Publik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 25, 7.
Kepala, P., & Labuapi, D. pdf. (2023). Peraturan kepala desa labuapi undang-undang no 6 peraturan no 3 desa labuapi 2024.pdfhun 2023.pdfomor 06 tahun
Kerja, R., & Desa, P. (2000). Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun no 1 tahun 2023. 1–13.
Krick, E. (2022). Participatory Governance Practices at the Democracy- Nexus. Minerva, 60(4), 467–487. https://doi.org/10.1007/s11024-022-09470-z
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf
Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 1(2), 80–98. https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186
Putri, M. N., Ramdani, T., Hilmi, F., Sosiologi, P. S., & Mataram, U. (2023). SeNSosio Unram SeNSosio Unram. 4(2), 284–298.
Rahayu, R. P., Roni, Yulianto, A., Rahmawati, T., & Riono, S. B. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Journal of Accounting and Finance, 1(1), 38–48.
Rantika, D. dan T. P. A. pd. (2018). Akuntabilitas Apbdes 2. Al-Iqtishad, I(14), 20–37.
Rika Widianita, D. (2023). No 1 tahun 2023. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 1–19.
Saidin, & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. 4(1), 178–190.
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.
Schillemans, T. (2015). PUBLIC. June 2014.
Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Perspektif, 11(2), 718–734. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175
Waras, D. S. (2024). Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Program Desa Membangun Desa Sugi Waras . Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (1) , (2). 17–26.
Wulandari, R., & Dina Natasari, dan. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa). Jurnal Akuntansi, 10(1), 53–68. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.53-68
Zikri, A. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntanbilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). Juhan Perak, 2(2), 141–156. http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429
Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(2),109125.http://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/10987%
